wirotaman store
NGAWI - Sterilisasi kawasan Alun-Alun Merdeka pedagang kaki lima (PKL) mulai dikeluhkan. Puluhan pedagang yang tergabung dalam paguyuban PKL alun-alun merasa terbebani dengan aturan yang hanya memperbolehkan berjualan sore dan malam hari. ''Jelas secara tidak langsung pendapatan kami menurun. Sebab, biasanya pengunjung ramai pada siang hari,'' terang ketua paguyuban alun-alun Siswanto, kemarin (23/6).
Pasca penerapan larangan berjualan di pagi dan siang hari itu, kata dia, para pedagang terus mengeluh terbelit kebutuhan ekonomi. Itu tak lepas dari penghasilan yang anjlok. Mengingat, mereka hanya boleh berjualan pada pukul 16.00 hingga tengah malam. ''Kesusahan kami, PKL semua menjajakan makanan dan minuman. Jadi seandainya tidak laku, jelas kami yang menanggung rugi,'' ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap pemkab menerapkan aturan yang fleksibel. Dengan cara, memperbolehkan PKL kembali menempati lapak-lapak untuk menjajakan barang dagangan. Timbal-baliknya, pedagang menjaga kebersihan areal alun-alun. Mereka juga akan teratur menata gerobak yang dipergunakan untuk berdagang. ''Kami menawarkan itu (kebersihan dan penataan yang teratur, Red), semoga saja pemkab merespons dengan baik,'' jelasnya.
Kesemrawutan PKL alun-alun selama ini, lanjut dia, lebih disebabkan minimnya koordinasi antar pedagang. Akibatnya, mereka saling mengklaim areal-areal yang dianggap sudah menjadi hak miliknya. ''Makanya, kami mengaktifkan kembali paguyuban PKL sebagai wadah untuk menyampaikan uneg-uneg,'' tuturnya.
Sementara, Kasi Ops Sat Pol PP Peggy Yudo mengatakan bahwa tindakan tegas yang dilakukan pihaknya lebih didasari demi ketertiban umum. Sekaligus, untuk menekan jumlah PKL yang kian menjamur. Terbukti, tak hanya jalur tengah, jalan-jalan protokol yang mengelilingi pusat keramaian itu juga tak luput luberan PKL. ''Bila mereka (PKL, Red) tertib, tentu kami tidak bertindak tegas,'' katanya.
- sumber : radar madiun
Pasca penerapan larangan berjualan di pagi dan siang hari itu, kata dia, para pedagang terus mengeluh terbelit kebutuhan ekonomi. Itu tak lepas dari penghasilan yang anjlok. Mengingat, mereka hanya boleh berjualan pada pukul 16.00 hingga tengah malam. ''Kesusahan kami, PKL semua menjajakan makanan dan minuman. Jadi seandainya tidak laku, jelas kami yang menanggung rugi,'' ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap pemkab menerapkan aturan yang fleksibel. Dengan cara, memperbolehkan PKL kembali menempati lapak-lapak untuk menjajakan barang dagangan. Timbal-baliknya, pedagang menjaga kebersihan areal alun-alun. Mereka juga akan teratur menata gerobak yang dipergunakan untuk berdagang. ''Kami menawarkan itu (kebersihan dan penataan yang teratur, Red), semoga saja pemkab merespons dengan baik,'' jelasnya.
Kesemrawutan PKL alun-alun selama ini, lanjut dia, lebih disebabkan minimnya koordinasi antar pedagang. Akibatnya, mereka saling mengklaim areal-areal yang dianggap sudah menjadi hak miliknya. ''Makanya, kami mengaktifkan kembali paguyuban PKL sebagai wadah untuk menyampaikan uneg-uneg,'' tuturnya.
Sementara, Kasi Ops Sat Pol PP Peggy Yudo mengatakan bahwa tindakan tegas yang dilakukan pihaknya lebih didasari demi ketertiban umum. Sekaligus, untuk menekan jumlah PKL yang kian menjamur. Terbukti, tak hanya jalur tengah, jalan-jalan protokol yang mengelilingi pusat keramaian itu juga tak luput luberan PKL. ''Bila mereka (PKL, Red) tertib, tentu kami tidak bertindak tegas,'' katanya.
- sumber : radar madiun
Posted in: 
0 Komentar:
Post a Comment